Ratusan Ribu PNS Hukumnya Wajib Pindah ke IKN, Tak Ada Alasan Untuk Tidak Pindah

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang ada di Kalimantan Timur nantinya juga akan memindahkan para pegawai yang ada di Ibu kota Jakarta. Seluruh Aparatur Sipil Negara menegaskan akan memindahkan para ASN nantinya, hukumnya wajib dan tak bisa beralasan untuk menolak

Meskipun saat ini belum diputuksan berapa ribu yang akan dipindahkan, namun Kementerian PAN RB telah mematangkan skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara tersebut dan kemenpan telah membahas dengan lembaga kementerian lainnya untuk menjadi prioritas pemindahan para ASN nantinya

Pemindahan ke IKN ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk klaster periortas 1 bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya

Sebagai kota pintar nantinya ASN yang akan dipindah harus mampu beradaptasi dan memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni karena nantinya akan ada penentuan kriteria, alternatif dan kewajiban sebelum memutuskan nama nama ASN yang akan pindah bekerja

Dan pihak kemenpan RB mengatakan tidak perlu ada yang dikhawatirkan akan rencana pemindahan ibu kota baru ini meskipun pengkajian akan dipindahkan ibu kota baru ii jika tidak dilakukan sekarang maka tidak akan terjadi dan eksekusi sampai kapanpun

Buth keberanian dan resiko, jika tidak nantinyany tidak akan ada pemerataan, bukan jawa sebagai pusat sentrisnya melainkan harus ada di luar jadi Indonesia Sentris

Pemerintah sebelumnya sudah sejak lama mengkaji tentang pemindahan ibukota baru ini sudah sejak Zaman presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya kalimantan Tengah namun tidak terjadi karena pergolakan politik.

Sebaliknya pada masa soeharto juga ingin memindahkan ibu kota baru ke Jonggol Jawa barat namun tidak teralisasi karena pergolakan olitik, Padahal Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau ini semua market ada di Jawa, karena orang memang ingin kerja lari ke jawa khususnya Jakarta karena magent ekonomi terbesar ada di Jakarta dan perputaran ekonomi harus merata tidak hanya di Jawa saja